Mahalnya harga bawang putih, bawang merah, hingga daging sapi membuat
pemerintah kelimpungan. Apalagi kenaikan harga komoditas tersebut
membuat inflasi tinggi. Apa penjelasan pemerintah?
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, harga bawang terjadi akibat kelambatan atau kesalahan tata niaga impor bawang di Kementerian Pertanian (Kementan).
"Bawang itu kesalahannya lelet di (Kementerian) Pertanian saja, turun di Surabaya lalu kemudian izin barang belum keluar. Rakor saya putuskan, dikeluarkan barangnya. Selain itu, sistem tata niaga harus dirombak," tutur Hatta di Yangon, Myanmar, Selasa (3/4/2013).
Hal senada terjadi pada daging sapi, ia tak menampik adanya praktik kartelisasi di tata niaga daging impor. Menurutnya, praktik kongkalikong atau kartelisasi ini tidak terjadi apabila sistem tata kelola di pemerintahan itu bersih.
"Pejabat bersih nggak ada kartel yang bermain. Kalau ada KKN satu, mgngambil apa. Izin bayar sekian. Kartel ada kalau tata kelola nggak bagus," tambahnya.
Lalu yang masih diherankan Hatta adalah, meskipun harga daging dan sapi bakalan dari Australia sudah turun, tetapi harga daging di dalam negeri masih tinggi. Selain itu, terkait permintaan BUMN untuk memperoleh kuota daging atau bawang, Hatta menegaskan, pemerintah tidak akan membedakan apakah itu swasta atau BUMN
Untuk menerima kuota impor apalagi untuk mengerem laju harga. "Kalau saya, bawang naik, buka impor langsung impr. Daging saya minta ditambah pasarnya," tambahnya.
Pada kesempatan itu, Hatta memandang opsi terbaik dalam mengatur tata niaga pangan seperti daging dan bawang impor adalah penerapan besaran bea masuk atau tarif impor. Bukan dengan jalan menentukan besaran kuota seperti saat ini.
"Kalau saya sudah sampaikan. Ke mentan, saya nggak setuju dengan tata niaga. Mekanisme tarif saja. Keadaan impor boleh saja, bea masuk 100% saat daging kita melimpah. Saat, paceklik bea masuk rendah. Supaya ini nggak ada permainan kartel," cetusnya
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, harga bawang terjadi akibat kelambatan atau kesalahan tata niaga impor bawang di Kementerian Pertanian (Kementan).
"Bawang itu kesalahannya lelet di (Kementerian) Pertanian saja, turun di Surabaya lalu kemudian izin barang belum keluar. Rakor saya putuskan, dikeluarkan barangnya. Selain itu, sistem tata niaga harus dirombak," tutur Hatta di Yangon, Myanmar, Selasa (3/4/2013).
Hal senada terjadi pada daging sapi, ia tak menampik adanya praktik kartelisasi di tata niaga daging impor. Menurutnya, praktik kongkalikong atau kartelisasi ini tidak terjadi apabila sistem tata kelola di pemerintahan itu bersih.
"Pejabat bersih nggak ada kartel yang bermain. Kalau ada KKN satu, mgngambil apa. Izin bayar sekian. Kartel ada kalau tata kelola nggak bagus," tambahnya.
Lalu yang masih diherankan Hatta adalah, meskipun harga daging dan sapi bakalan dari Australia sudah turun, tetapi harga daging di dalam negeri masih tinggi. Selain itu, terkait permintaan BUMN untuk memperoleh kuota daging atau bawang, Hatta menegaskan, pemerintah tidak akan membedakan apakah itu swasta atau BUMN
Untuk menerima kuota impor apalagi untuk mengerem laju harga. "Kalau saya, bawang naik, buka impor langsung impr. Daging saya minta ditambah pasarnya," tambahnya.
Pada kesempatan itu, Hatta memandang opsi terbaik dalam mengatur tata niaga pangan seperti daging dan bawang impor adalah penerapan besaran bea masuk atau tarif impor. Bukan dengan jalan menentukan besaran kuota seperti saat ini.
"Kalau saya sudah sampaikan. Ke mentan, saya nggak setuju dengan tata niaga. Mekanisme tarif saja. Keadaan impor boleh saja, bea masuk 100% saat daging kita melimpah. Saat, paceklik bea masuk rendah. Supaya ini nggak ada permainan kartel," cetusnya
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon