Pemerintah berencana membangun kereta super cepat Jakarta-Surabaya.
Proyek ambisius ini dinilai sangat mahal, sehingga pemerintah diimbau
menyerahkan proyek tersebut kepada swasta.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, sangat disayangkan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus membiayai proyek yang diperkirakan akan mencapai ratusan triliun rupiah tersebut. Jadi sebaiknya pihak swasta yang mengarap proyek ini.
"Kita bisa membangun ini. Namun persoalannya kan dananya itu dari siapa, kalau saya melihat dananya itu dari siapa. Kalau dananya dari pemerintah itu jangan dulu lah," kata Djoko ketika dihubungi detikFinance, Jumat (5/4/2013).
Dikatakan Djoko, seharusnya pemerintah menggunakan dana APBN untuk memperluas jaringan kereta di luar Pulau Jawa. Hal ini untuk memperkuat jaringan logistik perputaran arus barang di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan pulau lainnya.
Menurutnya jika pemerintah ingin mengambil bagian di dalam proyek kereta cepat itu, maka pemerintah bisa memfasilitasi terkait pengadaan lahan.
"Kalau saya melihatnya itu tetap dibebankan ke swasta. Pemerintah bebaskan lahan saja. Seperti halnya di jalan tol. Tapi kalau semua dibebankan pemerintah, itu berat," katanya.
Seperti diketahui, pemerintah tengah melakukan studi kereta cepat Jakarta-Surabaya yang panjangnya diperkirakan mencapai lebih dari 700 Km. Studi ini akan selesai pada tahun 2015 nanti.
Jika terealisasi, kereta tersebut diperkirakan bisa melesat dengan kecepatan 300 km/jam, sehingga waktu tempuh Jakarta-Surabaya akan lebih cepat.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, sangat disayangkan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus membiayai proyek yang diperkirakan akan mencapai ratusan triliun rupiah tersebut. Jadi sebaiknya pihak swasta yang mengarap proyek ini.
"Kita bisa membangun ini. Namun persoalannya kan dananya itu dari siapa, kalau saya melihat dananya itu dari siapa. Kalau dananya dari pemerintah itu jangan dulu lah," kata Djoko ketika dihubungi detikFinance, Jumat (5/4/2013).
Dikatakan Djoko, seharusnya pemerintah menggunakan dana APBN untuk memperluas jaringan kereta di luar Pulau Jawa. Hal ini untuk memperkuat jaringan logistik perputaran arus barang di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan pulau lainnya.
Menurutnya jika pemerintah ingin mengambil bagian di dalam proyek kereta cepat itu, maka pemerintah bisa memfasilitasi terkait pengadaan lahan.
"Kalau saya melihatnya itu tetap dibebankan ke swasta. Pemerintah bebaskan lahan saja. Seperti halnya di jalan tol. Tapi kalau semua dibebankan pemerintah, itu berat," katanya.
Seperti diketahui, pemerintah tengah melakukan studi kereta cepat Jakarta-Surabaya yang panjangnya diperkirakan mencapai lebih dari 700 Km. Studi ini akan selesai pada tahun 2015 nanti.
Jika terealisasi, kereta tersebut diperkirakan bisa melesat dengan kecepatan 300 km/jam, sehingga waktu tempuh Jakarta-Surabaya akan lebih cepat.
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon